Aspek Hukum Dalam Ekonomi : Penyelewengan Pengadaan Garam Impor oleh Dirut PT Garam

Hak perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.Sebagai contoh yaitu kejelasan tentang komposisi suatu produk yang tidak boleh dipalsukan dan juga kejelasan tentang harga yang tertera setelah melewati berbagai macam kebijakan.

Contoh Kasus hak perlindungan konsumen

Penyelewengan Pengadaan Garam Impor oleh Dirut PT Garam
Pada Sabtu (10/6/2017) terjadi penagkapan Achmad Boediono selaku direktur utama PT Garam (Persero). Penangkapan ini dilakukan oleh  Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Badan Reserse Kriminal Polri. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya mengatakan, penyalahgunaan importasi garam tersebut bermula dari penugasan yang diterima PT Garam untuk mengimpor garam konsumsi. PT Garam merupakan satu-satunya badan usaha yang bisa mengimpor garam konsumsi.
Kronologi kejadian yaitu PT Garam mengumpulkan kurang lebih 53 perusahaan garam yang memproduksi garam konsumsi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan rencana kebutuhan. Setelah perubahan konsentrasi NaCl atau kadar garam dalam surat permohonan impor, PT Garam lantas berhasil mengantongi SPI Nomor 45 untuk importasi garam industri.
Tak hanya itu saja pelanggaran yang dilakukan tersangka, garam industri yang kemudian dikemas sebagai garam konsumsi dengan cap SEGI TIGA G melanggar Undang-undang Perlindungan Konsumen. Salah satunya terkait informasi produk yang tidak sesuai. Di kemasan tersebut garam dituliskan berbahan baku local, padahal garam tersebut impor. Kemudian kalau itu garam konsumsi, maka kandungan NaCl-nya tidak boleh lebih dari 97 persen. Tetapi, hasil lab mengatakan kandungannya 99 persen.
Achmad Boediono disangka melanggar Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan melanggar Pasal 3 atau Pasal 5 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dari pelanggaran tersebut, sanksi yang mungkin akan diberikan kepada terduga Achmad Boediono diantaranya adalah sebagai berikut.

Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
1.   Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah).
2.   Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Setiap orang yang dengan sengaja:
a.menempatkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain;
b.mentransfer Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu Penyedia Jasa Keuangan ke Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain;
c.membayarkan atau membelanjakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
d.menghibahkan atau menyumbangkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
e.menitipkan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas namanya sendiri maupun atas nama pihak lain;
f.membawa ke luar negeri Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana; atau
g.menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya, dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan basil tindak pidana, dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)."

Kesimpulan : 
Konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang atau makanan mempunyai beberapa hak, diantaranya adalah hak perlindungan konsumen dimana hak tersebut berkaitan dengan bagaimana keterbukaan suatu perusahaan dalam menjabarkan komposisi suatu barang terutama makanan yang pastinya akan diolah oleh tubuh kita. Tubuh manusia sendiri mempunyai keterbatasan jika mengkonsumsi suatu zat berlebihan tentunya untuk kedepannya bisa dipastikan akan tidak baik. Begitupula  dalam konteks harga produk terkadang banyak permainan yang dilakukan supaya terjadinya kelangkaan dan menyebabkan harga suatu produk naik, hal itu juga tidak boleh dilakukan oleh suatu perusahaan.

Referensi :
https://nasional.kompas.com/read/2017/06/11/15181531/ini.kronologi.penyelewengan.pengadaan.garam.impor.oleh.dirut.pt.garam (diakses pada 31/3/2018)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Penilaian Prestasi Kerja

BAB I PENDAHULUAN 1.1        Latar Belakang Pada umumnya orang berkecimpung dalam manajemen sumber daya manusia sependapat bahwa penilaian prestasi kerja para pegawai merupakan bagian penting dari seluruh proses kekaryaan pegawai yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kerja yang rasional dan diterapkan secara objektif terlihat pada paling sedikit dua kepentingan, yaitu kepentingan pegawai yang bersangkutan sendiri dan kepentingan organisasi. Penilaian pelaksanaan pekerjaan perlu dilakukan secara formal berdasarkan serangkaian kriteria yang ditetapkan secara rasional serta diterapkan secara objektif serta didokumentasikan secara sistematik. Hanya dengan demikianlah dua kepentingan utama yang telah disinggung di muka dapat terpenuhi. Hal ini perlu ditekankan karena tidak sedikit manajer yang beranggapan bahwa pelaksanaan penilaian prestasi kerja secara formal oleh bagian bagian kepegawaian sebenarnya tidak diperlukan dan bahkan dipandang sebagai “gangguan” terhadap p
Baca selengkapnya

Tips and Trick TOEFL Reading

TOEFL READING The first section you’ll have on the TOEFL iBT is the Reading section. As mentioned above, this section can vary in length. So if you don’t get any experimental questions, Reading will be 60 minutes long and contain 36-42 questions. If you  do  get experimental questions, it’ll be 80 minutes long and contain 48-56 questions. Your main task is to  read passages  and answer questions about them.  Each reading passage is long—usually about 700 words—and you’ll have three or four passages in total (if you get four, one will be an experimental passage). Passages deal with a variety of academic topics, from history and art to science and psychology. Each passage also comes with 12-14 questions (or a “question set”).  You are not timed on each passage and question set,  so it’s important to manage your time wisely. (We go over this more in tip #1 below.) Reading is first scored in  raw points  (i.e., the number of points you get per question) and then converted to a sc
Baca selengkapnya

Tips and Trick Structure and Written Expression

STRUCTURE AND WRITTEN EXPRESSION Section II: Structure does not require you to actually write grammatically and stylistically correct sentences. You will have that opportunity in Section IV: Writing (or the Test of Written English™ [TWE®] if you take the paper-based exam). Instead, Section II presents you with a series of sentences in which you have to correctly fill in the blank or identify a grammatical mistake. These sentences will cover a wide range of topics, including history, biology, culture, and art. But you do not need background knowledge in the subject to answer the questions correctly. The sentences will provide enough context to make their meaning clear, but the actual subject of the sentence is not important. What matters is that you can recognize and correct errors in English grammar and style. KINDS OF STRUCTURE QUESTION ON THE TOEFL EXAM On both the computer-based and paper TOEFL exams, you will find two types of questions: Type 1 : Incomplete sentences. Th
Baca selengkapnya