Tugas 1 Audit Forensik : Kasus Bank Bali dan 10 Pemimpin Terkorup

KASUS BANK BALI

Kasus korupsi Bank Bali berawal pada saat pemilik Bank Bali, Rudi Ramli. Kesulitan menagih piutangnya pada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Bank Umum Nasional, dan Bank Tiara pada tahun 1997. Nilai dari piutang tersebut sekitar 3 Trilyun Rupiah. Setelah beberapa waktu, usaha penagihan tersebut tidak membawa hasil. Bahkan ketiga bank tersebut masuk ke dalam daftar bank yang akan ‘disehatkan’ oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Setelah BPPN menolak tagihan dari Bank Bali atas piutang 3 bank tersebut dengan alasan tagihannya sudah terlambat atau lewat batas waktu penagihan, Bank Bali akhirnya menyewa jasa PT. Era Giat Prima, yang pada saat itu dipimpin oleh Joko Chandra dan Setya Novanto. Bank Bali dan PT. Era Giat Prima mengadakan perjanjian pengalihan hak tagih atau Cessie pada januari 1999. Perjanjian ini menyatakan bahwa separuh piutang yang dapat ditagih akan diberikan kepada PT. Era Giat Prima sebagai fee.

Direksi PT. Era Giat Prima, Joko dan Setya. Menggunakan kekuatan dan pengaruh politiknya untuk meloloskan proyek ini.  Saat itu sejumlah tokoh partai golongan karya (golkar), termasuk setya novanto yang saat itu menjabat bendahara partai golkar, berusaha mengubah regulasi agar pengucuran dana oleh BPPN atas tagihan tersebut berhasil. Pada 11 Februari 1999, misalnya, terjadi pertemuan rahasia antara Ketua Dewan Pertimbangan Agung Arnold Baramuli, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Tanri Abeng, Syahril Sabirin, Wakil Ketua BPPN Pande Lubis, petinggi Era Giat dan Wakil Direktur Utama Bank Bali, Firman Soetjahja membicarakan soal penarikan duit dari BPPN. Kepada Tempo, semuanya—kecuali Firman—saat itu membantah adanya pertemuan di Hotel Mulia tersebut (Tempo, 13 Agustus 2000).

Setelah pertemuan itu, Bank Indonesia dan BPPN setuju untuk mengucurkan dana untuk penyelesaian tagihan Bank Bali, jumlahnya Rp 905.000.000.000. Bank Bali mendapat sekitar 40% dan PT. Era Giat Prima mendapat 60%.

Adalah pakar hukum perbankan Pradjoto yang pertama kali mengungkap kasus ini ke mana-mana. Pradjoto ”mencium” skandal cessie ini berkaitan erat dengan pengumpulan dana oleh Partai Golkar untuk memajukan Habibie ke kursi presiden. “Fee itu terlalu besar dan janggal” ungkap Pradjipto kepada Tempo. Satu per satu keganjilan di balik pencairan duit itu juga terkuak. Cessie itu, misalnya, tak diketahui BPPN, padahal saat diteken, BDNI sudah masuk perawatan BPPN. Cessie itu juga tak dilaporkan ke Bapepam dan PT BEJ, padahal Bank Bali sudah masuk bursa. Selain itu, penagihan kepada BPPN ternyata tetap dilakukan Bank Bali, bukan Era Giat.

Sadar bahwa Cessie tersebut bermasalah, BPPN membatalkan pengucuran dana tersebut. Kemudian akibat pembatalan itu, Setya Novanto menggugat BPPN ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan menang di tingkat pertama dan tingkat banding, namun dikalahkan oleh BPPN pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung.

PT. Era Giat Prima juga membawa kasus ini ke ranah perdata. Perusahaan itu menggugat Bank Bali dan Bank Indonesia agar mencairkan dana Rp 546 miliar untuk mereka. Pengadilan, pada April 2000, memutuskan PT. Era Giat Prima berhak atas uang lebih dari setengah miliar rupiah itu. Kasus ini terus bergulir ke atas. Lewat putusan kasasinya, Mahkamah Agung kemudian memutuskan uang itu milik Bank Bali.

Di tengah proses pengadilan tata usaha negara dan perdata itulah, Kejaksaan Agung lantas ”mengambil” kasus ini. Kejaksaan menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, antara lain Joko Tjandra, Syahril, Pande Lubis, Rudy Ramli, hingga Tanri Abeng. Mereka dituduh melakukan korupsi uang negara. Kejaksaan menyita uang Rp 546 miliar itu dan menitipkan ke rekening penampungan (escrow account) di Bank Bali.

Kerugian Negara Akibat Kasus Bank Bali

Berdasarkan pemaparan diatas, kerugian yang diderita oleh Negara akibat kasus cessie Bank Bali adalah Rp 546.166.116.369. Hal ini dikarenakan uang yang dikucurkan untuk penyelesaian pinjaman antar Bank oleh Negara melalui BPPN tidak dilakukan melalui prosedur yang benar dan regulasi atas penyelesaian pinjaman itu telah “dibolak-balik” melalui cara-cara politik agar meloloskan niatan para tersangka.

10 Pemimpin Terkorup di Dunia

Namun Faktanya ada begitu banyak pemimpin yang kemudian menyalahgunakan kekuasaannya untuk memperkaya djri sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan kotor seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dilansir dari forbes.com inilah daftar 10 pemimpin terkorup di dunia

10. Joseph Estrada presiden Filipina dari tahun 1998-2001, selama empat tahun memerintah Estrada melakukan korupsi sebesar 78-80 Juta Dolar AS

9. Arnoldo Aleman presideng Nikaragua dari 1997-2002 ia melakukan korupsi sebesar 100 juta dollar AS

8. Pavlo Lazarenko, perdana menteri Ukraina (1996-1997) hanya satu tahun saja ia merugikan Ukraina sebanyak 200 juta dollar

7. Alberto Fujimori presiden Peru (1999-2000) yang melakukan korupsi sebesar 600 juta dollar Amerika

6. Jean-Claude Duvalier presiden Haiti (1971-1986) melakukan korupsi sebesar 800 juta dollar

5. Slobodan Milosevic, presiden Yugoslavia sekarang Serbia 1998-2000 melakukan korupsi sebesar 1 milliar Dollar Amerika

4. Sani Abacha, Presiden Nigeria 1993-1998 selama lima tahun memerintah Nigeria ia memperkaya diri sendiri dengan melakukan korupsi sebesar 5 milliar dollar

3. Mobotu Sese Seko, presiden Zaire yang memerintah sejak 1965-1997 ini melakukan korupsi sebesar 5 milliar dollar Amerika

2. Ferdinan Marcos presiden Filipina sejak 1972-1986 ini melakukan korupsi sebesar 10 millira dollar As

1. Soeharto, presiden ke-2 Indonesia ini yang memerintah selama 32 tahun ini diduga melakukan korupsi senilai 15-35 milliar dollar As atau setara 500 trilliun rupiahn

Inilah 10 pemimpin negara terkorup di dunia dan yang membuat miris adalah korupsi terbesar berasal dari Indonesia.

SUMBER :
https://konfrontasi.com/content/tokoh/inilah-10-pemimpin-terkorup-di-dunia-menurut-forbes
https://www.scribd.com/doc/220383799/Kasus-Bank-Bali-1